Rabu, 28/03/2012 16:54 WIB
Jakarta
Komisi III DPR menggelar rapat kerja dengan Jaksa Agung
berserta jajarannya. Dalam rapat tersebut, Komisi III sempat
mempertanyakan Kejagung soal harta Dhana Widyatmika yang selalu
berubah-ubah.
"Sebelumnya disebut sebesar Rp 18 miliar, lalu Rp
60 miliar. Terakhir, mencapai Rp 97 miliar," ujar Indra anggota Komisi
III dari FPKS di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (28/3/2012).
Indra
mengatakan Dhana diketahui memiliki 12 rekening di tujuh bank. Kejagung
harus mengklarifikasi soal besaran nilai harta Dhana tersebut.
"Ini sebuah persoalan. Perlu diklarifikasi. Apakah benar aset sebesar itu?," jelasnya.
Menurut Indra berdasarkan informasi yang dia terima, masih ada 80 rekening milik pegawai pajak lain yang juga mencurigakan.
"Dengan
berbagai pernyataan yang berubah-ubah dari pihak Kejakgung mengenai
harta Dhana, saya curiga kasus Dhana terus diblow up untuk
menutup-nutupi mafia pajak lain," paparnya.
http://news.detik.com/read/2012/03/28/165426/1879218/10/komisi-iii-dpr-heran-jumlah-harta-dhana-widyatmika-bak-bunglon
Kamis, 12 April 2012
UU KPK Direvisi Harus Kuat dan Superbody
JURNAL METRO
JAKARTA - Kalau memang untuk memperkuat dan bukan melemahkan revisi itu sangat baik dan perlu dukungan dari semua pihak boleh saja Komisi III DPR tengah getol menyuarakan revisi UU KPK. namun dicurigai ada kepentingan tertentu guna melemahkan KPK. Tak mau KPK menjadi lemah, anggota Komisi III dari FPKS Indra menjamin dirinya akan pasang badan bila ada upaya memangkas kewenangan KPK.
"KPK harus mempunyai kewenangan penyidikan sekaligus penuntutan. KPK harus didukung dengan anggaran memadai yang salah satunya untuk merekrut banyak penyidik dan penuntut independen," ungkap Indra saat dimintai tanggapannya mengenai revisi UU KPK, (20/3/).
Pegiat antikorupsi dan juga pimpinan KPK mencurigai adanya kepentingan koruptor di balik niatan Komisi III DPR. Tidak heran bila revisi diminta distop.
Indra pun mengamini kemungkinan adanya kepentingan tertentu di balik revisi UU KPK itu. "Upaya itu mungkin ada, tapi saya masih sangat yakin kalau kita kawal bersama-sama hal ini bisa kita menangkan," terangnya.
Kata Indra, bila revisi dilakukan KPK harus lebih dikuatkan dan tetap menjadi lembaga superbody. Seperti yang dia tekankan perlunya penyidik dan penuntut independen agar tidak bergantung kepada kepolisian dan kejaksaan. Revisi UU KPK baru akan dibahas DPR pada masa kerja mendatang.
"Melawan koruptor merukan jihad. Menjaga agar KPK tetap kuat merupakan kepentingan kita bersama," pungkasnya.( Ars)
http://www.jurnalmetro.com/ekonomi-a-bisnis/inspirasi/4050-uu-kpk-direvisi-harus-kuat-dan-superbody.html
JAKARTA - Kalau memang untuk memperkuat dan bukan melemahkan revisi itu sangat baik dan perlu dukungan dari semua pihak boleh saja Komisi III DPR tengah getol menyuarakan revisi UU KPK. namun dicurigai ada kepentingan tertentu guna melemahkan KPK. Tak mau KPK menjadi lemah, anggota Komisi III dari FPKS Indra menjamin dirinya akan pasang badan bila ada upaya memangkas kewenangan KPK.
"KPK harus mempunyai kewenangan penyidikan sekaligus penuntutan. KPK harus didukung dengan anggaran memadai yang salah satunya untuk merekrut banyak penyidik dan penuntut independen," ungkap Indra saat dimintai tanggapannya mengenai revisi UU KPK, (20/3/).
Pegiat antikorupsi dan juga pimpinan KPK mencurigai adanya kepentingan koruptor di balik niatan Komisi III DPR. Tidak heran bila revisi diminta distop.
Indra pun mengamini kemungkinan adanya kepentingan tertentu di balik revisi UU KPK itu. "Upaya itu mungkin ada, tapi saya masih sangat yakin kalau kita kawal bersama-sama hal ini bisa kita menangkan," terangnya.
Kata Indra, bila revisi dilakukan KPK harus lebih dikuatkan dan tetap menjadi lembaga superbody. Seperti yang dia tekankan perlunya penyidik dan penuntut independen agar tidak bergantung kepada kepolisian dan kejaksaan. Revisi UU KPK baru akan dibahas DPR pada masa kerja mendatang.
"Melawan koruptor merukan jihad. Menjaga agar KPK tetap kuat merupakan kepentingan kita bersama," pungkasnya.( Ars)
http://www.jurnalmetro.com/ekonomi-a-bisnis/inspirasi/4050-uu-kpk-direvisi-harus-kuat-dan-superbody.html
Rabu, 04 April 2012
Peradilan Desa Diusulkan Berbentuk Forum Musyawarah
Selasa, 27 Maret 2012, 19:22 WIB
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -— Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggagas peradilan desa untuk penanganan kasus hukum ringan di daerah. Menurut anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKS, Indra, mengatakan pembentukan peradilan desa akan sulit terealisasi, khususnya secara regulasi dan penyediaan infrastruktur peradilan.
‘’Kalau semangatnya membuat forum musyawarah atau apa pun namanya saya dukung. Tapi kalau berbentuk peradilan maka akan jadi problem,’’ katanya di gedung DPR, Jakarta, Selasa (27/3). Menurut dia, akan sulit untuk membentuk peradilan formal hingga ke tingkat desa yang jumlahnya puluhan ribu. Apalagi, saat ini saja kehakiman mengalami masalah ancaman mogok dari para hakim di daerah yang mengaku kesejahteraannya tidak diperhatikan.
Mengesampingkan sisi biaya, ia juga menyoroti mengenai masalah kualitas hakim yang nantinya akan mengurus peradilan desa. Dikhawatirkan, kebutuhan tinggi akan hakim membuat kualitas pemutus perkara menjadi dikesampingkan. Selain itu, tambah Indra, hal paling mendasar adalah rencana ini akan bertentangan dengan banyak regulasi, khususnya UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta KUHAP.
Solusinya, Indra mengusulkan agar gagasan itu lebih bersifat sebagai forum musyawarah masyarakat yang menggunakan kearifan lokal tiap-tiap daerah. Forum ini yang berfungsi untuk memediasi berbagai masalah yang muncul di masyarakat. Sehingga, dalam hal ini kementerian dalam negeri bisa berfungsi sebagai pendorong munculnya kearifan lokal tersebut..
Redaktur: Dewi Mardiani
Reporter: Mansyur Faqih
Pukul Wartawan, Polri Dinilai tidak Profesional
INILAH.COM
Nasional - Rabu, 28 Maret 2012 | 11:26 WIB
INILAH.COM, Jakarta - Anggota Komisi III Fraksi PKS DPR Indra mengecam tindakan represif aparat kepolisian terhadap wartawan dalam aksi unjuk rasa rusuh di Gambir, Jakarta Pusat. Polri dinilai tidak profesional.
"Insiden pemukulan terhadap wartawan bentuk ketidakprofesionalan Polri," ujar Indra di gedung DPR Jakarta, Rabu (28/3/2012).
Menurut dia, seharusnya aparat keamanan tidak melakukan pemukulan terhadap wartawan yang tengah melakukan peliputan. "Itu merupakan tindakan memalukan yang dilakukan kepolisian. Ini bukti Polri tidak profesional," katanya.
Dia mengatakan, tidak seharusnya tindakan pemukulan terjadi. Apalagi, wartawan dalam melakukan tugas jurnalistik dilindungi oleh undang-undang pokok pers. Jadi, seharusnya jangan melakukan perampasan terhadap alat kerja wartawan.
"Kalau kepolisian keberatan akan liputan wartawan, berarti kepolisian sangat patut diduga khawatir akan publikasi atas tindakan represif, brutal, atau kekerasannya dalam mengamankan dan menjaga demonstrasi mahasiswa, ketahuan."
Jika memang merasa tidak bersalah, lanjut dia, tidak perlu polisi merampas alat liputan wartawan. Baginya ada keanehan dari aparat kepolisian di lapangan. "Kapolri harus menjelaskan dan bertanggungjawab atas insiden yang memalukan ini," tegas Indra. [yeh]
Polteng Goyang Hot Bareng Jupe, Anggota DPR: Polri Harus Evaluasi!
detikNews.com
Kamis, 22/03/2012 16:34 WIB
Jakarta Polri dinilai kebablasan kalau ingin dianggap memasyarakat lewat aksi polisi ganteng (Polteng) Saeful Bachrie. Goyang hot Polteng bareng artis seksi Julia Perez (Jupe) dinilai kelewatan. Seragam Polri yang menjadi persoalan.
"Itu seragam dicopot saja. Kapolri harus melakukan evaluasi dan menertibkan hal-hal seperti ini," jelas anggota Komisi III DPR Indra SH saat dikonfirmasi, Kamis (22/3/2012).
Goyang seksi dengan seragam itu justru membuat publik akan menilai sebelah mata kepolisian. Mungkin saja ada penilaian masyarakat bahwa kepolisian identik dengan goyang seperti itu.
"Saya sangat menyesalkan hal ini. Tidak patut anggota Polri berjoget erotis menggunakan seragam dan dipertontonkan ke khalayak banyak," tegas politisi PKS ini.
Selaku anggota Komisi III yang merupakan mitra Polri, Indra menilai harus ada koreksi dari Polri atas apa yang dilakukan Polteng. Kalau ingin melakukan pencitraan tidak perlu lewat gaya-gaya seperti itu.
"Dalam rangka mengangkat citra Polri justru goyang hot itu akan menuai cibiran. Bangsa kita kita kaya dan kental budaya sopan santun, Polri harus ingat itu," jelas Indra.
(ndr/nrl)
Indra Subagja
1. http://news.detik.com/read/2012/03/22/163431/1874671/10/polteng-goyang-hot-bareng-jupe-anggota-dpr-polri-harus-evaluasi?9911012
Revisi UU, KPK Harus Dikuatkan dan Jangan Dilemahkan
detikNews.com
Selasa, 20/03/2012 09:49 WIB
Jakarta Komisi III DPR tengah getol menyuarakan revisi UU KPK. Dicurigai ada kepentingan tertentu guna melemahkan KPK. Tak mau KPK menjadi lemah, anggota Komisi III dari FPKS Indra menjamin dirinya akan pasang badan bila ada upaya memangkas kewenangan KPK.
"KPK harus mempunyai kewenangan penyidikan sekaligus penuntutan. KPK harus didukung dengan anggaran memadai yang salah satunya untuk merekrut banyak penyidik dan penuntut independen," jelas Indra saat dimintai tanggapannya mengenai revisi UU KPK, Selasa (20/3/2012).
Pegiat antikorupsi dan juga pimpinan KPK mencurigai adanya kepentingan koruptor di balik niatan Komisi III DPR. Tidak heran bila revisi diminta distop.
Indra pun mengamini kemungkinan adanya kepentingan tertentu di balik revisi UU KPK itu. "Upaya itu mungkin ada, tapi saya masih sangat yakin kalau kita kawal bersama-sama hal ini bisa kita menangkan," jelasnya.
Menurut Indra, bila revisi dilakukan KPK harus lebih dikuatkan dan tetap menjadi lembaga superbody. Seperti yang dia tekankan perlunya penyidik dan penuntut independen agar tidak bergantung kepada kepolisian dan kejaksaan. Revisi UU KPK baru akan dibahas DPR pada masa kerja mendatang.
"Melawan koruptor merukan jihad. Menjaga agar KPK tetap kuat merupakan kepentingan kita bersama," tuturnya.
(ndr/vta)
Indra Subagja
1. http://news.detik.com/read/2012/03/20/094918/1871657/10/revisi-uu-kpk-harus-dikuatkan-dan-jangan-dilemahkan
Komisi III DPR-RI Kawal Kasus Dugaan Pelanggaran HAM di BSD City
Jumat 23 Maret 2012 21:14
TANGERANG KAB - Anggota Komisi III DPR-RI asal Fraksi Demokrat, Hikmatul Alyah,SH MH dan Indra, SH asal Fraksi PKS yang merupakan Anggota DPR-RI asal dapil 3 Tangerang Banten saat mendengarkan penuturan korban dugaan pelanggaran HAM keluarga almarhum Maat warga Kelurahan Lengkong Kulon Pagedangan Kabupaten Tangerang , Kamis (22/03) sore.
Salbiah adalah istri almarhum Maat korban dari pengembang besar PT BSD City, meminta kepada Anggota Komisi III DPR-RI agar kasusnya diusut tuntas. Maat merupakan warga Kelurahan Lengkong Kulon Pagedangan Kabupaten Tangerang merasa tanah miliknya seluar 4500 meter telah diserobot pihak pengembang perumahan PT. BSD City pada tahun 2000-an.
“Kami dari Komisi III DPR-RI akan terus mengawal kasus dugaan pelanggaran HAM ini sampai tuntas. Intinya setelah kami melihat kelokasi, kami akan mencoba menjadi mediasi antara pihak korban dengan pihak pengembang,” kata Alyah kepada Bantenpost sesaat setelah melihat lokasi di proyek PT. BSD City.
Hal yang sama diungkapkan Indra, Komisi III akan mengawal kasus tersebut hingga tuntas, karena menurut politisi PKS ini dalam kasus tersebut sangat kuat dugaan terjadinya pelanggaran HAM.
“Kasus ini diduga kuat sarat dengan pelanggaran HAM berat, pihak-pihak yang terlibat harus bertanggungjawab,” kata Indra. (TRYZIE)
1. http://bantenpost.com/welcome/pageUtama/BU05196
TANGERANG KAB - Anggota Komisi III DPR-RI asal Fraksi Demokrat, Hikmatul Alyah,SH MH dan Indra, SH asal Fraksi PKS yang merupakan Anggota DPR-RI asal dapil 3 Tangerang Banten saat mendengarkan penuturan korban dugaan pelanggaran HAM keluarga almarhum Maat warga Kelurahan Lengkong Kulon Pagedangan Kabupaten Tangerang , Kamis (22/03) sore.
Salbiah adalah istri almarhum Maat korban dari pengembang besar PT BSD City, meminta kepada Anggota Komisi III DPR-RI agar kasusnya diusut tuntas. Maat merupakan warga Kelurahan Lengkong Kulon Pagedangan Kabupaten Tangerang merasa tanah miliknya seluar 4500 meter telah diserobot pihak pengembang perumahan PT. BSD City pada tahun 2000-an.
“Kami dari Komisi III DPR-RI akan terus mengawal kasus dugaan pelanggaran HAM ini sampai tuntas. Intinya setelah kami melihat kelokasi, kami akan mencoba menjadi mediasi antara pihak korban dengan pihak pengembang,” kata Alyah kepada Bantenpost sesaat setelah melihat lokasi di proyek PT. BSD City.
Hal yang sama diungkapkan Indra, Komisi III akan mengawal kasus tersebut hingga tuntas, karena menurut politisi PKS ini dalam kasus tersebut sangat kuat dugaan terjadinya pelanggaran HAM.
“Kasus ini diduga kuat sarat dengan pelanggaran HAM berat, pihak-pihak yang terlibat harus bertanggungjawab,” kata Indra. (TRYZIE)
1. http://bantenpost.com/welcome/pageUtama/BU05196
Senin, 02 April 2012
Demonstran Harus Taat Aturan, Polisi yang Menangani Wajib Profesional
Senin, 26/03/2012 07:50 WIB
Jakarta Demonstrasi anti kenaikan BBM merebak di sejumlah kota. Tidak terkecuali di jantung pemerintahan di Jakarta. Ribuan orang bergerak di jalan. Unjuk rasa sah-sah saja, tapi tentu harus taat aturan.
"Setiap elemen bangsa, buruh, petani, nelayan yang tidak puas dengan kebijakan pemerintah yang tidak cerdas silakan turun ke jalan. Tapi tentunya demonstrasi yang dilaksanakan harus mengacu pada rambu-rambu perundang-undangan yang ada," jelas Anggota Komisi III DPR Indra saat berbincang, Senin (26/3/2012).
UU No 9/1998 tentang penyampaian pendapat di muka umum cukup jelas mengatur hak dan kewajiban pendemo. Demo yang mengkritisi kebijakan pemerintah yang dinilai menyengsarakan rakyat tentu harus dilakukan dengan cara yang cerdas dan tertib. Bila rusuh, rakyat juga yang sengsara.
"Kita perlihatkan bahwa demonstrasi yang dilakukan bisa tertib. Dan tentunya aparat keamanan, terutama kepolisian agar jangan menyikapai demo secara refresif," jelas politisi PKS ini.
Polisi harus mengedepankan pendekatan humanis dan persuasif kepada pendemo. Apalagi cuaca di Jakarta tengah panas, hal itu akan mudah menimbulkan gesekan.
"Jangan memposisikan pengunjuk rasa sebagai musuh yang harus diperlakukan secara keras. Polri harus profesional dan proporsional dalam menyikapi demo. Semua harus taat pada aturan," jelasnya,
Unjuk rasa kenaikan BBM semakin marak terjadi. Banyak aksi yang berujung pada kekerasan. Untuk hari ini saja di Jakarta diperkirakan ada 3 ribu demonstran yang akan datang ke Jakarta.
Jakarta Demonstrasi anti kenaikan BBM merebak di sejumlah kota. Tidak terkecuali di jantung pemerintahan di Jakarta. Ribuan orang bergerak di jalan. Unjuk rasa sah-sah saja, tapi tentu harus taat aturan.
"Setiap elemen bangsa, buruh, petani, nelayan yang tidak puas dengan kebijakan pemerintah yang tidak cerdas silakan turun ke jalan. Tapi tentunya demonstrasi yang dilaksanakan harus mengacu pada rambu-rambu perundang-undangan yang ada," jelas Anggota Komisi III DPR Indra saat berbincang, Senin (26/3/2012).
UU No 9/1998 tentang penyampaian pendapat di muka umum cukup jelas mengatur hak dan kewajiban pendemo. Demo yang mengkritisi kebijakan pemerintah yang dinilai menyengsarakan rakyat tentu harus dilakukan dengan cara yang cerdas dan tertib. Bila rusuh, rakyat juga yang sengsara.
"Kita perlihatkan bahwa demonstrasi yang dilakukan bisa tertib. Dan tentunya aparat keamanan, terutama kepolisian agar jangan menyikapai demo secara refresif," jelas politisi PKS ini.
Polisi harus mengedepankan pendekatan humanis dan persuasif kepada pendemo. Apalagi cuaca di Jakarta tengah panas, hal itu akan mudah menimbulkan gesekan.
"Jangan memposisikan pengunjuk rasa sebagai musuh yang harus diperlakukan secara keras. Polri harus profesional dan proporsional dalam menyikapi demo. Semua harus taat pada aturan," jelasnya,
Unjuk rasa kenaikan BBM semakin marak terjadi. Banyak aksi yang berujung pada kekerasan. Untuk hari ini saja di Jakarta diperkirakan ada 3 ribu demonstran yang akan datang ke Jakarta.
Anggota DPR: Jangan Cuma Naikkan, Usut Penyelundupan BBM
REPUBLIKA.CO.ID
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Penjualan minyak ilegal ke luar negeri yang kian marak serta praktek penimbunan BBM yang seakan-akan difasilitatori oknum-oknum Pertamina menjadi preseden buruk. Karena itu anggota Komisi III DPR, Indra SH mendesak kasus-kasus itu harus diusut penyidik Polri hingga tuntas.
"Sejak tahun 2011 telah terjadi penyelundupan minyak di perbatasan Indonesia, diantaranya penyelundupan minyak oleh Kapal MT Western KGT yang merupakan kapal berbendera Korea," ujarnya di Jakarta, Selasa (13/3). Jumlah muatan dalam kapal itu, imbuhnya, mencapai 788,67 kiloliter atau setara 4.899 barel.
Saat itu pihak Bea Cukai Kalimantan Timur berhasil menangkap Kapal MT Concertina berbendera Indonesia yang melakukan upaya serupa."Seharusnya pemerintah harus mencegah dan menindak hal seperti ini terlebih dulu. Jangan ujug-ujug langsung menaikan BBM tanpa koreksi diri," ujarnya,
Indra menengarai korupsi di perminyakan sengaja ditutupi dan tidak digubris oleh pemerintah. Padahal dari sektor perminyakan ini Indonesia bisa menyejahterakan rakyatnya tanpa harus ada politik etis dengan subsidi silang dengan BLT karena program itu adalah pekerjaan yang tidak mendidik untuk rakyat dan menimbulkan sifat pragmatis.
Menurut dia, persoalan mendasar di Indonesia adalah adanya "second policy" yang akan menciptakan proyek singkat. Contohnya adalah BLT yang dijadikan pencitraan awal oleh pemerintah SBY di periode awal dan hasilnya akan timbul mafia-mafia BLT yang berujung kepada korupsi jatah rakyat.
"Makanya kebijakan BLT ini tidak populis lagi dan bisa menimbulkan masalah baru," ujarnya seraya menambahkan implikasi yang sangat cepat terasa adalah kenaikan harga bahan pokok dan kenaikan biaya produksi hingga berujung pada gulung tikarnya perusahaan atau PHK ribuan tenaga kerja.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Penjualan minyak ilegal ke luar negeri yang kian marak serta praktek penimbunan BBM yang seakan-akan difasilitatori oknum-oknum Pertamina menjadi preseden buruk. Karena itu anggota Komisi III DPR, Indra SH mendesak kasus-kasus itu harus diusut penyidik Polri hingga tuntas.
"Sejak tahun 2011 telah terjadi penyelundupan minyak di perbatasan Indonesia, diantaranya penyelundupan minyak oleh Kapal MT Western KGT yang merupakan kapal berbendera Korea," ujarnya di Jakarta, Selasa (13/3). Jumlah muatan dalam kapal itu, imbuhnya, mencapai 788,67 kiloliter atau setara 4.899 barel.
Saat itu pihak Bea Cukai Kalimantan Timur berhasil menangkap Kapal MT Concertina berbendera Indonesia yang melakukan upaya serupa."Seharusnya pemerintah harus mencegah dan menindak hal seperti ini terlebih dulu. Jangan ujug-ujug langsung menaikan BBM tanpa koreksi diri," ujarnya,
Indra menengarai korupsi di perminyakan sengaja ditutupi dan tidak digubris oleh pemerintah. Padahal dari sektor perminyakan ini Indonesia bisa menyejahterakan rakyatnya tanpa harus ada politik etis dengan subsidi silang dengan BLT karena program itu adalah pekerjaan yang tidak mendidik untuk rakyat dan menimbulkan sifat pragmatis.
Menurut dia, persoalan mendasar di Indonesia adalah adanya "second policy" yang akan menciptakan proyek singkat. Contohnya adalah BLT yang dijadikan pencitraan awal oleh pemerintah SBY di periode awal dan hasilnya akan timbul mafia-mafia BLT yang berujung kepada korupsi jatah rakyat.
"Makanya kebijakan BLT ini tidak populis lagi dan bisa menimbulkan masalah baru," ujarnya seraya menambahkan implikasi yang sangat cepat terasa adalah kenaikan harga bahan pokok dan kenaikan biaya produksi hingga berujung pada gulung tikarnya perusahaan atau PHK ribuan tenaga kerja.
Kejagung Diminta Ngaca Soal Anggaran
matanews.com
Merosotnya kinerja kejaksaan selama ini, menurut dia, seharusnya dievaluasi dengan baik oleh Jaksa Agung dan bukan malah meminta tambahan lagi anggaran yang bahkan terkesan mengada-ada.
Dijelaskannya bahwa ada beberapa pengajuan anggaran APBN-P oleh Kejagung yang dinilai tidak rasional dalam pengusulannya seperti pelatihan pengadaan barang dan jasa senilai Rp 7 miliar dan pengadaan ruang koordinasi sebesar Rp 33,34 miliar. “Kalau bingung menentukan anggaran, lebih baik dialihkan untuk kepentingan rakyat saja,” ujarnya.
Lebih lanjut politisi itu menuturkan bahwa laporan PPATK terhadap 12 rekening gendut di kejaksaan agung juga menjadi persoalan tersendiri atas klaim Jaksa Agung bahwa lembaganya bersih dari korupsi dan kolusi.
“12 rekening gendut kejagung itu merupakan suatu pembuktian. Saya yakin masih banyak lagi rekening pejabat gedung bundar ini yang belum teridentifikasi. Ditambah lagi dengan rekrutmen jaksa yang menjadi rahasia umum menjadi pundi-pundi baru bagi oknum pejabat kejaksaan,” ujarnya.
Selain itu, kasus petugas pajak DW yang ditangani kejaksaan agung juga masih menjadi pertanyaan publik. PPATK mengeluarkan laporan analisa rekening gendut PNS dan disana tidak ada membawa nama DW sama sekali.
“Namun saat PPATK melansir laporan analisa 89 laporan analisa terkait aparat penegak hukum dan 12 di antaranya dari kejaksaan, ‘boro-boro’ meneruskan laporan tersebut, Kejaksaan Agung justru lebih tertarik mengejar pemilik rekening gendut DW itu,” ujarnya.
Dikatakannya bahwa DW memang terindikasi mempunyai rekening gendut namun awalnya tidak masuk dalam prioritas. Sementara 89 aparat penegak hukum, termasuk 12 dari Kejaksaan Agung seakan-akan dibiarkan saja tanpa pengusutan. Oleh karena itu, ia menambahkan, semua pihak harus berhati-hati dalam menilai beberapa kasus yang ditangani kejaksaan.
Sementara terkait temuan korupsi terhadap pembangunan Adhyaksa Centre sebagai pusat kegiatan pengembangan dan pembinaan, Indra mendorong KPK untuk memeriksa dan menindak segala bentuk korupsi yang telah ditemukan itu.
“Jadi bagaimana kita bisa memberikan anggaran yang lebih besar lagi untuk kejaksaan, sementara proyek seperti Adhyaksa centre saja kuat beraroma korupsi. Oleh karena itu saya meminta KPK untuk mengusut tuntas permasalahan ini. Jangan ada pandang bulu terhadap pemberantasan korupsi walau ada politisi masuk di dalamnya,” ujarnya.(ant/hms)
ANGGOTA Komisi III DPR RI Indra SH mendesak Kejaksaan Agung untuk
berkaca pada kinerjanya yang buruk selama ini sebelum meminta tambahan
anggaran negara melalui APBN Perubahan 2012.
“Sebelum meminta tambahan anggaran, Kejaksaan itu seharusnya melihat
lagi bagaimana kinerjanya selama ini dalam memberantas korupsi,” ujarnya
di Jakarta, Rabu 14 Maret 2012.Merosotnya kinerja kejaksaan selama ini, menurut dia, seharusnya dievaluasi dengan baik oleh Jaksa Agung dan bukan malah meminta tambahan lagi anggaran yang bahkan terkesan mengada-ada.
Dijelaskannya bahwa ada beberapa pengajuan anggaran APBN-P oleh Kejagung yang dinilai tidak rasional dalam pengusulannya seperti pelatihan pengadaan barang dan jasa senilai Rp 7 miliar dan pengadaan ruang koordinasi sebesar Rp 33,34 miliar. “Kalau bingung menentukan anggaran, lebih baik dialihkan untuk kepentingan rakyat saja,” ujarnya.
Lebih lanjut politisi itu menuturkan bahwa laporan PPATK terhadap 12 rekening gendut di kejaksaan agung juga menjadi persoalan tersendiri atas klaim Jaksa Agung bahwa lembaganya bersih dari korupsi dan kolusi.
“12 rekening gendut kejagung itu merupakan suatu pembuktian. Saya yakin masih banyak lagi rekening pejabat gedung bundar ini yang belum teridentifikasi. Ditambah lagi dengan rekrutmen jaksa yang menjadi rahasia umum menjadi pundi-pundi baru bagi oknum pejabat kejaksaan,” ujarnya.
Selain itu, kasus petugas pajak DW yang ditangani kejaksaan agung juga masih menjadi pertanyaan publik. PPATK mengeluarkan laporan analisa rekening gendut PNS dan disana tidak ada membawa nama DW sama sekali.
“Namun saat PPATK melansir laporan analisa 89 laporan analisa terkait aparat penegak hukum dan 12 di antaranya dari kejaksaan, ‘boro-boro’ meneruskan laporan tersebut, Kejaksaan Agung justru lebih tertarik mengejar pemilik rekening gendut DW itu,” ujarnya.
Dikatakannya bahwa DW memang terindikasi mempunyai rekening gendut namun awalnya tidak masuk dalam prioritas. Sementara 89 aparat penegak hukum, termasuk 12 dari Kejaksaan Agung seakan-akan dibiarkan saja tanpa pengusutan. Oleh karena itu, ia menambahkan, semua pihak harus berhati-hati dalam menilai beberapa kasus yang ditangani kejaksaan.
Sementara terkait temuan korupsi terhadap pembangunan Adhyaksa Centre sebagai pusat kegiatan pengembangan dan pembinaan, Indra mendorong KPK untuk memeriksa dan menindak segala bentuk korupsi yang telah ditemukan itu.
“Jadi bagaimana kita bisa memberikan anggaran yang lebih besar lagi untuk kejaksaan, sementara proyek seperti Adhyaksa centre saja kuat beraroma korupsi. Oleh karena itu saya meminta KPK untuk mengusut tuntas permasalahan ini. Jangan ada pandang bulu terhadap pemberantasan korupsi walau ada politisi masuk di dalamnya,” ujarnya.(ant/hms)
Langganan:
Postingan (Atom)