REPUBLIKA.CO.ID
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Penjualan minyak ilegal ke luar negeri yang
kian marak serta praktek penimbunan BBM yang seakan-akan difasilitatori
oknum-oknum Pertamina menjadi preseden buruk. Karena itu anggota Komisi
III DPR, Indra SH mendesak kasus-kasus itu harus diusut penyidik Polri
hingga tuntas.
"Sejak tahun 2011 telah terjadi penyelundupan
minyak di perbatasan Indonesia, diantaranya penyelundupan minyak oleh
Kapal MT Western KGT yang merupakan kapal berbendera Korea," ujarnya di
Jakarta, Selasa (13/3). Jumlah muatan dalam kapal itu, imbuhnya,
mencapai 788,67 kiloliter atau setara 4.899 barel.
Saat itu pihak
Bea Cukai Kalimantan Timur berhasil menangkap Kapal MT Concertina
berbendera Indonesia yang melakukan upaya serupa."Seharusnya pemerintah
harus mencegah dan menindak hal seperti ini terlebih dulu. Jangan
ujug-ujug langsung menaikan BBM tanpa koreksi diri," ujarnya,
Indra
menengarai korupsi di perminyakan sengaja ditutupi dan tidak digubris
oleh pemerintah. Padahal dari sektor perminyakan ini Indonesia bisa
menyejahterakan rakyatnya tanpa harus ada politik etis dengan subsidi
silang dengan BLT karena program itu adalah pekerjaan yang tidak
mendidik untuk rakyat dan menimbulkan sifat pragmatis.
Menurut
dia, persoalan mendasar di Indonesia adalah adanya "second policy" yang
akan menciptakan proyek singkat. Contohnya adalah BLT yang dijadikan
pencitraan awal oleh pemerintah SBY di periode awal dan hasilnya akan
timbul mafia-mafia BLT yang berujung kepada korupsi jatah rakyat.
"Makanya
kebijakan BLT ini tidak populis lagi dan bisa menimbulkan masalah
baru," ujarnya seraya menambahkan implikasi yang sangat cepat terasa
adalah kenaikan harga bahan pokok dan kenaikan biaya produksi hingga
berujung pada gulung tikarnya perusahaan atau PHK ribuan tenaga kerja.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar