KBRN, Jakarta : Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai masih lalai dalam mengawasi indikasi korupsi yang dapat mengurangi pendapatan negara dari sektor pajak. Kelalaian tersebut dibuktikan dengan adanya pengungkapan dugaan korupsi pada kasus Dana Widyatmika, mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak oleh pihak kejaksaan.
Hal itu diungkapkan anggota Komisi III DPR-RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Indra. Untuk itu, agar ke depannya pengawasan KPK lebih kuat hingga ke semua lini dan daerah, maka KPK harus mempererat kerjasama dengan kejaksaan serta memberikan supervisi kepada kejaksaan di daerah guna mengusut kasus korupsi di daerah.
"Kejaksaan menjadikan Dana Widyatmika dari kasus Gayus Jilid II, itu verminan bahwa KPK kurang optimal dalam menuntaskan kasus Gayus. Sebab, Gayus itu merupakan pintu masuk dari persoalan korupsi yang begitu banyak di tanah Air," tegas Indra.
Selain itu, lanjut Indra, KPK harus terus didesak untuk mengembangkan prioritas kasus korupsi yang ditangganinya. Salah satunya indikasi korupsi yang jarang disentuh oleh KPK yakni sektor pertambangan dan kehutanan. Kerentanan dimaksud terkait ketidakjujuran pelaku usaha tambang dan hutan, yang nantinya berimbas pada pendapatan negara dari sektor pajak. (Heri.F/Mandala)
(Editor : Heri Firmansyah)http://rri.co.id/index.php/detailberita/detail/11301
Tidak ada komentar:
Posting Komentar