Politisi PKS: Tolak Kenaikan Harga BBM!

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKS, Indra menolak kenaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi sebesar Rp1.500 per liter per April mendatang. Melihat data survei yang dilakukan LSI sebanyak 86,6 persen responden tidak setuju kenaikan BBM.

Analisa ini kata Indra rasanya sudah cukup representatif untuk menolak kebijakan pemerintah yang dianggap beberapa pihak sebagai kebijakan tak bertanggungjawab.

“Kami dari PKS sudah melihat potensi kenaikan minyak mentah dunia dari pergolakan politik dunia dari waktu ke waktu. Memang wajar setiap negara mencari antisipasi kenaikan yang sangat drastis. Untuk Indonesia sendiri belum tepat kiranya kenaikan BBM terjadi saat ini disaat pemerintah belum membenahi distribusi minyak yang baik dan transparan," ujar Indra kepada Tribunnews.com, Selasa(13/3/2012).

Indra mengatakan maraknya penjualan minyak Illegal ke luar negeri menjadi preseden buruk pemerintah di kala tiba-tiba harus menaikkan harga.

Apalagi, sejak tahun 2011 telah terjadi penyelundupan minyak di perbatasan Indonesia. Diantaranya penyelundupan minyak oleh Kapal MT Western KGT yang merupakan kapal berbendera Korea.

Jumlah muatan dalam kapal itu mencapai 788,67 kiloliter = 644,99 MT atau setara 4.899 Barel. Kemudian Bea Cukai Kalimantan Timur menangkap Kapal MT Concertina berbendera Indonesia.

"Seharusnya pemerintah harus mencegah dan menindak hal seperti ini terlebih dulu. Jangan ujug-ujug langsung menaikan BBM tanpa Koreksi diri, “ tegas Indra.

Indra menengarai korupsi di perminyakan sengaja ditutupi dan tidak digubris oleh pemerintah. Ia menegaskan dari sektor perminyakan, Indonesia bisa mensejahterakan rakyatnya, tanpa harus ada politik etis dengan subsidi silang dengan BLT.

Karena BLT adalah pekerjaan yang tidak mendidik untuk rakyat dan menimbulkan sifat pragmatis. Hal ini terlihat dari survey LSI bahwa rakyat tidak mau kenaikan BBM tetapi cinta BLT.

"Persoalan mendasar di Indonesia adalah kejadian Second policy yang akan menciptakan Proyek singkat. Contohnya adalah BLT yang dijadikan pencitraan awal oleh pemerintah SBY di periode awal. Hasilnya akan timbul mafia-mafia BLT yang berujung kepada Korupsi jatah rakyat. Makanya kebijakan BLT ini tidak populis lagi dan bisa menimbulkan masalah baru” kata Indra.

Lebih jauh dia menyatakan bahwa dengan kenaikan harga BBM akan berdampak sangat cepat terasa pada kenaikan harga bahan pokok dan kenaikan Cost produksi yang berujung pada gulung tikarnya perusahaan dan melakukan PHK terhadap ribuan tenaga kerja.

“Masalah sosial yang pasti akan timbul dari kenaikan BBM adalah tuntutan kehidupan yang tinggi baik itu individu dan perusahaan. Namun yang paling krusial adalah pHK yang menakutkan ribuan tenaga kerja terutama di kalangan Buruh. Ini yang harus di fikirkan pemerintah” ujar Indra.

Indra menilai Pengangguran yang tinggi akan menyebabkan masalah sosial bagi masyarakat. Tenaga Kerja terutama buruh akan kesulitan memenuhi kehidupan dengan standar biaya yang sangat tinggi. Hal itu akan berujung kepada tindak kriminalitas baru.

Oleh karenanya, tegas Indra, pemerintah harus berfikir dan menganalisa ribuan kali untuk menaikan BBM.

"Kami dari PKS sudah memberikan solusi yang jelas melalui kolega-kolega saya di komisi VII untuk melakukan diversifikasi , penambahan cadangan minyak bumi dan mengawasi kebijakan distribusi minyak seperti PSO pada angkutan umum. Terpenting adalah mencegah dan menindak mafia minyak yang meraup keuntungan besar dari korupsi di perminyakan” pungkasnya.


Penulis: Srihandriatmo Malau | Editor: Willy Widianto


http://www.tribunnews.com/2012/03/13/politisi-pks-tolak-kenaikan-harga-bbm/